wartamerdeka.com

Kam 24 04 2014

Last update01:22:52 PM GMT

Kita Berada di: Sosok Sosok 1 Ketua DPW PPP DKI, H. Lulung A Lunggana Siap Bekerja Untuk Masyarakat

Ketua DPW PPP DKI, H. Lulung A Lunggana Siap Bekerja Untuk Masyarakat

 

H. LULUNG A LUNGGANA, SH memerintahkan kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk melakukan invenarisasi berbagai masukan dari masukan masyarakat Jakarta untuk membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. “Saya telah minta kepada seluruh kader PPP di wilayah DKI Jakarta untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang, juga mendata “anggota masyarakat di bawah garis kemiskinan yang masih memerlukan bantuan,”ujar H. Lulung yang baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta.

 

Dalam perbincangan dengan wartamerdeka.com, di Jakarta, Selasa (5/4/2011), H. Lulung menegaskan, bahwa dirinya dan seluruh kader PPP di DKI Jakarta siap bekerja untuk masyarakat.

Bahkan putra Betawi kelahiran 24 Juli 1959 ini menyatakan siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan, asal visi dan misinya sama dengan PPP, di antaranya  memperjuangkan masyarakat miskin. “Kita di PPP saat ini sudah menghilangkan dikotonomi orang lama dan orang baru. Kalau orang luar itu berpotensi dan bermanfaat bagi PPP mengapa tidak kita tampung,”ujar H. Lulung lagi.

Suami dari Hj. Emma Mutmainah ini dipercaya untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta periode 2011 -2016, setelah melalui proses pertarungan sengit dalam pemilihan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dalam musyawarah wilayah (muswil) DPW PPP DKI yang berlangsung di Hotel Twin Plaza, 25-26 Maret 2011 lalu.

Dalam pemilihan ketua partai berlambang Kabah ini, H. Lulung yang juga Wakil Ketua DPRD DKI ini berhasil mengumpulkan 7 suara dukungan dari 13 suara yang diperebutkan. Lawannya yakni Matnoor Tindoan berhasil mengumpulkan suara 6 suara. Itu pun setelah melakukan koalisi dengan Ridho Kamaludin yang mundur dalam pertadingan.

"Ya, Matnoor dan Ridho berkoalisi untuk mengalahkan saya. Tapi Alhamdulillah ternyata sayalah yang dipercaya untuk memipim DPW PPP," ujar Lulung Lunggana usai terpilih menjadi Ketua DPW PPP periode 2011-2016.

Disebutkan Lulung, dari 13 suara yang diperebutkan berasal dari 2 suara dari lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Jakarta, dan dua suara perwakilan dari DPW.

"Saya akan membawa PPP menjadi kekuatan yang disegani seperti yang dicita-citakan ketua umum, Suryadaharma Ali. Amanah yang diberikan pada saya akan semaksimal mungkin, saya jalankan. Pengurus PPP ke depan adalah pengurus yang kolektif. Karena pengurus merupakan kekuatan riil dalam partai politik," tandas politisi yang dikenal ramah dan akrab dengan berbagai lapisan masyarakat ini

Lulung mengungguli dua calon lainnya dengan perolehan 60,18 persen. Urutan kedua ada nama Matnoor Tin-doan(MT) 17,5 persen dan terakhir Ridho Kamaludin 13,4 persen.

Lulung oleh para kader PPP  memang diharapkan bisa mengoptimalkan seluruh potensi struktural partai sehingga PPP lebih memiliki peran di masyarakat.

Sejumlah kader PPP di DKI yakin bahwa PPP DKI Jakarta di bawah kepemimpinan H. Lulung mampu menjadi pelopor di tengah masyarakat untuk membantu keluarga miskin. Khususnya menyangkut persoalan pendidikan dan kesehatan, dengan dialokasikan 23 persen APBD DKI 2011. Karena soal  kesejahteraan  memang sangat diharapkan oleh masyarakat DKI.

Ketua DPC PPP Jaktim Belly Billalusalam.  Misalnya menyebut H. Lulung sebagai figur yang militan dan peduli terhadap persoalan sosial di masyarakat. “Kami harapkan PPP ke depan ikut serta dalam segala persoalan di masyarakat," ujar anggota Komisi E DPRD ini.

H. Lulung sendiri memang telah bertekad untuk menjadikan kekuasaan sebagai sarana bagi kemaslahatan umat.

Siapa sebenarnya H. Lulung yang namanya kini terus menanjak dalam jagad politik di DKI Jakarta ini?  Ayah empat anak (H. Sandy Rama Putra –alrmarhum, H. Guruh Tirta Lunggana, Listia Puspa Indah dan Sutera Cendikia Gana Cipta) ini dikenal sebagai tokoh muda Betawi asal Tanah Abang. Dia lahir sebagai anak yatim.

Ayahnya adalah seorang pejuang yang gugur dalam peristiwa pembebasan Irian Jaya dari penjajahan kolonialis Belanda. Semangat nasionalisme yang kuat ditambah dengan ajaran agama yang kental menjadikan pria gagah ini, terus melakukan upaya perubahan – sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran - guna menjalani hidup yang lebih baik. Tak heran sukses dan kepercayaan pun diraihnya.

Berbagai jabatan organisasi diembannya. Sebelum terpilih sebagai Ketua DPW PP DKI Jakarta, dia adalah Ketua DPC PPP Jakarta Pusat. Dia juga dikenal sebagai Ketua Pemuda Panca Marga DKI Jakarta dan Sekretaris Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Di luar itu, ia juga dikenal sebagai tokoh Tanah Abang yang disegani. Sekitar 2000 orang telah berhimpun padanya, dan disalurkan menjadi tenaga kerja produktif di berbagai sentra bisnis Tanah Abang.

“Perkembangan wilayah Tanah Abang kini laju pesat dengan hadirnya pusat belanja, hotel, apartemen, restoran dan sarana hiburan di Jakarta. Untuk itulah visi saya bagaimana generasi muda di Tanah Abang tak hanya sekedar menjadi penonton, namun juga dapat menjadi “tuan rumah” di kampungnya sendiri,” tegasnya.

Bagi H. Lulung, iman pada Allah SWT adalah pondasi dan landasan bagi seseorang dalam mengarungi lautan kehidupan. Tanpa iman, hidup kita akan terombang-ambing. Ibarat perahu, iman adalah kemudi yang selalu mengarahkan kita pada tujuan kehidupan. Dalam landasan semangat dan perspektif itulah Haji Lulung terjun ke dunia politik.

Ia menilai bahwa saat sekarang bangsa Indonesia tengah dirayapi krisis moral, krisis keimanan dan kerakusan yang berpihak pada nilai-nilai materialisme serta hedonisme. Hal ini tercermin melalui perilaku seks bebas, tingkat kriminalitas/kejahatan yang meningkat serta tingginya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan bangsa dan negara.

“Sudah saatnya kekuasaan dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dan bukan sebaliknya, kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang malah dapat menyengsarakan dan menghancurkan umat,” sambungnya lagi.

Lebih jauh, sebagai tokoh muda yang memiliki visi keislaman yang kuat, Haji Lulung bertekad untuk membangun kekuatan baru yang tangguh guna membangun masyarakat Indonesia yang memiliki kemuliaan dan keluhuran mental, spritual, kultural, maupun ekonomi. Berangkat dari sisi inilah, ia berpendapat perlunya generasi muda kita sebagai pewaris masa depan, sejak dini sudah ditanamkan pendidikan keagamaan yang kuat. Caranya yaitu antara lain, dengan mendirikan Taman Pendidikan Agama (TPA) di setiap Rukun Warga (RW) di seluruh DKI Jakarta. Di sisi lain, sebagai putra Betawi yang aktif di kancah politik, ia pun bertekad agar budaya Betawi yang merupakan bagian dari kekayaan tradisi luhur budaya bangsa dapat lebih dikembangkan dan dilestarikan. Untuk itulah, perlu lebih banyak lagi sanggar-sanggar budaya Betawi di Jakarta, yang dapat mendidik dan mengembangkan seni budaya Betawi pada generasi muda. Sehingga dengan demikian mereka akan memiliki kebanggaan serta kecintaan pada budaya Betawi.

Berbicara tentang peran politik warga Betawi, diakui memang masih banyak yang harus ditingkatkan. Untuk itu warga Betawi harus mampu belajar dari kepemimpinan yang dicontohkan para sahabat Nabi. Pertama adalah memiliki nilai kebijaksanaan Abu Bakar. Kita harus menjadi orang yang bijaksana dan jangan menjadi orang yang emosional dalam menjalankan kehidupan. Kedua, kita harus memiliki semangat juang dan keberanian seorang Umar ibnul-Khatab. Ketiga, nilai-nilai kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran Usman bin Affan. Dan yang keempat yaitu, nilai kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Dengan gabungan nilai-nilai unggul seperti yang dimiliki para sahabat Nabi tersebut, Insyaallah masyarakat Betawi dapat meraih kemajuan dan berkontribusi secara konkrit untuk kejayaan agama, bangsa dan negara Indonesia.

Salah satu langkah kongkret yang telah dilakukan H. Lulung selaku wakil ketua DPRD DKI Jakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini, di antaranya adalah   dengan mendesak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak menelantarkan sekitar 300 juru parkir (jukir) pada jalur busway yang ditutup pemprov.

“Nasib jukir tersebut perlu dipikirkan. Jangan sampai mereka ditelantarkan. Apalagi, mereka hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai jukir,” katanya.

Lulung bahkan menyatakan jukir tersebut tak hanya disalurkan, tetapi juga angkat mereka sebagai karyawan tetap gedung parkir. Dengan demikian, harkat hidup mereka juga terangkat karena memiliki jaminan masa depan.

Dari data di UPT Parkir, jumlah jukir di lima wilayah sebanyak 2.393 orang terbagi untuk wilayah Jakarta Pusat 721 orang, Jakarta Barat 608 orang, Jakarta Selatan 371 orang, Jakarta Timur 285 orang, dan Jakarta utara 408 orang.

Mereka saat ini bekerja pada 410 ruas jalan yang menjadi tempat parkir tepi jalan. Jumlah jukir pada sepuluh jalur busway yang akan ditutup tersebut diperkirakan 300 jukir.

Selain itu selaku Wakil Ketua DPRD DKI H. Lulung  juga berjuang agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI tahun 2010-2030 tidak mengorbankan warga Jakarta. H. Lulung memang mengkhawatirkan rakyat kecil menjadi korban RTRW terkait peruntukan ruang terbuka hijau (RTH) sementara pihak pemodal besar tidak terusik meski mereka melanggar RTH.

Dikatakan,  pihaknya selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta  siap menenma pengaduan warga yang menjadi korban ketidakadilan RTRW karena lahannya diubah menjadi RTH. “Silakan mengadukan masalah yang terjadi untuk diproses. katanya

Di samping itu, selaku Ketua DPW PPP DKI, H Lulung  akan memperjuangkan agar hak politik rakyat DKI Jakarta untuk memilih walikota secara langsung bisa dipulihkan.

Seperti diketahui, dalam ayat 2 Pasal 19 UU No 29 tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa walikota/bupati di kota/kabupaten administrasi di DKI diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Hal itu menurut H Lulung jelas merupakan pembunuhan hak politik warga DKI Jakarta untuk memilih dan dipilih sebagai walikota. “Itu juga bertentang bertentangan dengan UUD 1945,” tandasnya.

Diingatkannya, konstitusi Indonesia, UUD 1945, menentukan, bentuk negara yang dianut Indonesia adalah republik. Konsekuensi negara republik, kedaulatan di tangan rakyat. Implikasinya, pengisian jabatan politik-kenegaraan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu [Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A, Pasal 18 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1), Pasal 22E].

Dalam Pasal 18 Ayat (4) ditentukan bahwa gubernur dan bupati/wali kota dipilih secara demokratis, kata ”demokratis” di sini harus dimaknai bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat-pemilih.

“Jadi, sekali lagi, ini konsekuensi bentuk negara republik. Kedaulatan di tangan rakyat dan rakyatlah yang berhak menentukan kepala daerahnya,”tegas pria kelahiran Jakarta, 24 Juli 1959 ini.

Selain itu, jelasnya, ketentuan bahwa hanya pengawai negeri sipili (PNS) yang punya hak untuk menjadi walkota jelas sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena berarti yang bukan PNS tertutup hak politiknya menduduki jabatan sebagai walikota di DKI Jakarta.(badar subur/aris kuncoro)

 

DISQUS MENYIAPKAN RUBRIK KOMENTAR INI